Dok: No. 04/RAKERTA III GMIH/2004

 

 

 

HIDUP MENGGEREJA YANG KONTEKSTUAL 

DALAM 

KONTEKS DINAMIKA SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA*

 

Dr. Julianus Mojau

(Pendeta GMIH dan Dosen STT INTIM Makassar)

 

 

 

I. Pengatar

 

Saya senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak/Ibu dalam RAKERTA III ini. Juga saya menyambut dengan hangat undangan Majelis Pekerja Sinode kita untuk memberi prasaran dalam RAKERTA ini  mengenai Gereja dan Masyarakat.  Saya kira topik ini sangat aktual kita gumuli sebagai Gereja. Sebab topik itu  langsung bersentuhan dengan hakekat Gereja sebagai fungsi apostolat Allah dalam dunia.[1] Karena itu, sebagai fungsi apostolat Allah,  Gereja--- termasuk Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH)--- tidak mungkin mengembangkan hidup menggerejanya hanya untuk dirinya sendiri. Itu tidak lalu berarti tidak perlu memikirkan diri sendiri. Tidak. Tetapi, secara teologis,  Gereja harus memikirkan dirinya sendiri dalam keterarahannya kepada dunia ini. Apa artinya itu? Seluruh dinamika internal Gereja haruslah dipikirkan dan diperkembangkan dalam kaitan yang langsung dengan fungsi apostolat Allah itu sendiri, yaitu menjadi saksi Kerajaan Allah sebagaimana diwujudkan oleh Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Yang Agung itu.

 

Saya ingin agar sumbangan pemikiran saya dalam prasaran ini tidak melayang-layang. Maka dari itu topik kita ini saya akan tempatkan dalam kerangka pergumulan eklesiologis GMIH sebagai komunitas iman para murid Yesus Kristus  dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara. Saya kira sudah saatnya bagi kita sebagai Gereja Tuhan yang melayani di tengah-tengah dinamika sosial Propinsi Maluku Utara memikirkan secara serius hidup menggereja kita yang kontekstual sehingga akan menjadi nyata  bahwa apa yang kita lakukan sebagai Gereja Tuhan di sini adalah benar-benar perbuatan nyata yang menghidupkan. Saya kira kita sepakat untuk menjadikan GMIH sebagai komunitas iman para murid Yesus yang menghidupkan dalam konteks dinamikan sosial Propinsi Maluku Utara. Saya sungguh yakin hal itu. Keyakinan saya diperkuat oleh pilihan kita tentang tema  dan sub-tema RAKERTA III ini.[2]

 

Karena apa yang saya gumuli dalam paper ini adalah pergumulan  kita bersama maka sumbangan pemikiran saya ini janganlah dilihat sebagai kebenaran yang instruksional. Sebaliknya, apa yang saya kemukakan dalam prasaran ini haruslah diuji oleh Bapak/Ibu yang memiliki pengalaman nyata yang langsung di lapangan pelayanan GMIH. Itulah sebab saya sangat mengharapkan dalam sesi diskusi nanti sungguh-sungguh terjadi sharing pemikiran di antara kita mengenai arah hidup menggereja yang mengarah kepada tindakan nyata yang menghidupkan. Itulah harapan saya. Marilah kita jalani harapan saya itu dengan mengidentifikasi medan-medan pergumulan eklesiologis kita dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara; dan dari situlah kita coba memikirkan model-model hidup menggereja yang kontekstual.

 

 

 

II. Medan-medan Pergmuluan Eklesiologis dalam Konteks Propinsi Maluku Utara

 

Saya sadar bahwa secara fisik saya terlalu jauh dari dinamika sosial yang terjadi di Propinsi Maluku Utara. Padahal, apabila seseorang ingin mengidentifikasi medan-medan pergumulan eklesiologis dalam konteks dinamika sosial yang dialami oleh  masyarakat Propinsi Maluku Utara maka orang itu harus datang dari konteks pergumulan eklesiologis itu. Sekalipun demikian, saya tokh akan tetap berusaha mengidentifikasi konteks medan-medan pergumulan eklesiologis itu, berdasarkan intensitas ikatan emosional saya dengan identitas ke-moluku-kiaraha-an saya yang sudah terinternalisasi selama ini dan bacaan-bacaan saya melalui media massa. Artinya, saya akan mengidentifikasi konteks medan-medan pergumulan eklesiologis itu hanya dengan bermodalkan pengalaman saya sebagai seorang Kristen yang dilahirkan dan dibesarkan dari dan dalam konteks masyarakat Maluku Utara dan informasi sekunder yang saya peroleh dari media massa mengenai dinamika sosial yang terjadi di Maluku Utara beberapa tahun terakhir ini. Saya ingin menekankan hal ini untuk dua hal. Pertama, saya sangat mengharapkan masukan (input) dari Anda semua; yang saya tahu benar bahwa Anda memiliki pengalaman nyata terinternalisasi terbaru sekarang ini. Kedua, jangan segan-segan mengertik saya kalau saya memahami salah medan-medan konteks pergumulan eklesiologis yang dihadapi oleh GMIH sekarang ini.  Sebab identifikasi yang tepat dan baik adalah titik-tolak yang paling genial dalam memikirkan arah hidup menggereja yang kontekstual dalam konteks dinamika sosial masyarakat Maluku Utara.  Di sinilah terletak inti sharing kita mengenai Gereja dan Masyarakat.

 

Di sini  saya mengidentifikasi paling tidak lima medan pergumulan eklesiologis yang paling mendesak dalam konteks dinamika sosial yang dialami oleh umat Kristen dan masyarakat Maluku Utara masa kini.  Kelima medan pergumulan eklesiologis itu adalah:[3]

 

            (a)        Masyarakat yang penuh dengan Luka-batin. Saya kira masyarakat kita pun tidak lepas dari pengalaman-pengalaman traumatis seperti yang kita alami. Kekerasan sosial beberapa tahun lalu (1999-2000?) bagaimanapun juga telah melukai harkat dan martabat kita bersama. Keadaan ini meninggalkan luka-batin yang sangat dalam.  Sekarang ini, luka-batin di dalam masyarakat kita itu, seperti pengalaman kita sendiri,   seolah-olah tidak ada masalah lagi. Tetapi, di sini saya ingin mengulangi keyakinan saya seperti saya kemukakan di atas ini, bahwa pengalaman-pengalaman traumatis yang sangat melukai batin itu sedang "tertidur" di bawah alam sadar masyarakat kita, yang sewaktu-waktu dapat meledak secara destruktif. Kondisi batin sosial-kemasyarakatan ini jika kita tidak segera  mengantisipasinya  dengan mengembangkan model hidup menggereja rekonsiliatif maka hal itu akan sangat berbahaya  untuk  pergaulan  hidup bersama.

 

            (b)        Semakin meningkatnya suhu sosial-politik. Kondisi masyarakat kita dalam lima tahun mendatang masih akan sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di Indonesia yang belum sepenuhnya stabil dan demokratis. Konstelasi politik itu masih terbuka terhadap kemungkinan ekskalasi sosial (baik secara horisontal maupun vertikal) dalam bentuk kekerasan. Kemungkinan seperti itu tidak dapat dihindarkan apabila kita membaca kecenderungan "gaya berpolitik" para politisi kita akhir-akhir, yaitu: politisi oportunistis dan avonturir a'la machiavellis.

 

            (c)        Kemiskinan dan Pengangguran. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam lima tahun yang akan datang lingkungan pelayanan kita (Halmahera dan Pulau-pulau sekitarnya) akan mengalami proses pemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran. Apakah hal itu disebabkan oleh pemiskinan struktural (artinya: orang miskin karena kebijakan publik pemerintah pusat dan daerah) ataukah individu-individu yang lemah tanggung jawab pribadinya. Situasi itu akan diperparah oleh arus globalisasi ekonomi dunia yang menganut asas ekonomi kapitalisme. Dalam keadaan seperti itu orang-orang yang miskin, lemah dan tidak punya akses yang cukup kepada pusat-pusat kekuasaan akan semakin tersisih. Singkatnya: masalah keadilan sosial akan menjadi salah satu masalah yang sangat mengganggu dinamika kehidupan bersama secara damai di lingkungan pelayanan GMIH.

 

(d)    Masalah Tanah dan Hukum serta Keamanan. Salah satu tantangan di dalam masyarakat kita dalam lima tahun mendatang ialah masalah pemilikan hak-hak atas tanah dan hukum serta keamanan. Saya kira kita semua tidak dapat menyangkal bahwa salah satu faktor pemicu kekerasan sosial yang kita alami beberapa waktu lalu justru terkait dengan masalah hak-hak kepemilikkan atas tanah oleh masyarakat setempat berhadapan dengan berbagai peraturan pemerintah. Tali-temali antara hak-hak kepemilikan atas tanah masyarakat setempat dan  berbagai produk hukum dan peraturan pemerintah yang tidak simetris akan sangat mengganggu keamanan di wilayah pelayanan GMIH. Keadaan ini terkait dengan pemekaraan wilayah di Propinsi Maluku Utara ini.

 

(e)    Masalah Hubungan Antar Komunitas Iman yang Berbeda Tradisi Religius. Satu hal yang jangan diabaikan oleh kita di Maluku Utara dalam kaitan dengan dinamika sosial ialah hubungan antar komunitas iman yang berbeda tradisi religius. Dalam hal ini saya ingin menyebutkan saudara bungsu kita yang telah memperkembangkan diri sedemikian rupa menjadi komunitas iman yang memiliki tradisi religius yang berbeda dengan Kekristenan dan Yudaisme. Yaitu: Agama Islam. Kita tidak boleh tidak menganggap serius kehidupan bersama kita dengan saudara bungsu kita itu. Sejarah perjumpaan kita--- baik pada zaman kolonial maupun Indonesia merdeka--- cenderung memperlihatkan hubungan yang tidak begitu positif. Saya berpendapat kita perlu memikirkan kembali (rethingking) hubungan kita itu dan berupaya membangun kembali (rebuilding) hubungan-hubungan yang lebih positif dan manusiawi sebagai sesama anak-anak Abraham yang perlu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam hal ini saya ingin mendorong agar kita memikirkan secara serius hubungan Islam-Kristen dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara. Kalau boleh perlunya penulisan ulang sejarah perjumpaaan Islam-Kristen yang melampaui (beyond) buku-buku teks sejarah perjumpaan Islam-Kristen di Indonesia.[4]

 

Kita pasti (mudah-mudahan) sepakat bahwa kelima medan pergumulan eklesiologis itu sungguh-sungguh haruslah menjadi agenda utama dalam memikirkan arah hidup menggereja kita dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara masa kini dan masa depan (paling tidak dalam lima tahun ke depan). Apa yang ingin saya katakan tentang semua hal ini adalah bahwa apabila GMIH ingin menjadi komunitas iman para Yesus Kristus dalam menghayati identitasnya dan fungsinya sebagai fungsi apostolat Allah dari( of/from) konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara dan bersama (with) masyarakay Maluku Utara maka kelima medan pergumulan eklesiologis itu haruslah sungguh-sungguh dipertimbangkan. Sebab hanya dengan cara itulah GMIH akan menjadi Gereja dari dan bersama konteks pergumulan teologis umat Kristen dan masyarakat Maluku Utara yang sedang berjuang ke arah mencapai kepenuhan kemanusiaan sebagai Imago Dei (bdk. Kej. 1:26-27).

 

Saya ingin menekankan kata penunjuk tempat “dari” dan kata penghubung “bersama” dalam memikirkan hidup menggereja yang kontekstual itu. Saya ingin menggarisbawahi hal itu karena saya merasa tepatlah kritik Aloysius Pieres, SJ (teolog Katolik dari Sri Langka) terhadap Gereja-gereja Asia. Menurut Pieris,  bahwa selama ini Gereja-gereja Asia hanyalah menjadi Gereja-gereja di Asia. Hal inilah, demikian kritik Aloysius Pieris, menyebabkan Gereja-gereja Asia tidak pernah menemukan identitas ke-Asia-annya dan selalu menjadi komunitas iman yang asing di mata orang-orang dan masyarakat Asia. Baginya, Gereja Asia yang autentik sebagai komunitas iman para Yesus Kristus haruslah Gereja dari Asia, Gereja dari identitas ke-Asia-an itu sendiri, Gereja dari aspirasi dan pergumulan orang-orang dan masyarakat Asia itu sendiri.[5]

 

Apa yang ditekankan oleh Aloysius Pieris tadi juga telah lama ditekankan oleh para teolog pembebasan Amerika Latin. Leonardo Boff, OFM[6] dan Jon Sobrino, SJ[7], misalnya, berpendapat bahwa gagasan Gereja bagi (for) orang miskin --- suatu gagasan hidup menggereja yang diambil alih oleh banyak teolog Protestan dari Dietrich Bonhoeffer[8] --- tidak lagi memuaskan. Sebab gagasan itu cenderungan memandang kaum miskin dan tertindas hanya sebagai obyek-pelayanan saja. Orang miskin dan kaum tertindas, demikian Gustavo Gutierrez, tidak menuntut agar dikasihani. Yang mereka tuntut ialah menghargai dan menerima mereka sepenuhnya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai putra-putri Allah sendiri. Mereka bukan tidak bisa mengusahakan makanan dan minuman. Tetapi, karena mereka kehilangan harkat dan martabatnya dalam mekanisme sistem ekonomi dan politik yang tidak adil dan menindas.[9]

 

Kita, tentu saja, harus bersikap kritis terhadap gagasan hidup menggereja di atas. Terutama sekali terhadap gagasan hidup menggeraja yang ditawarkan oleh Aloysius Pieris. Sebab gagasan hidup menggereja itu bisa mendorong sebuah arah hidup menggereja yang jatuh ke dalam bahaya primordialisme identitas ke-suku-an yang merusak solidaritas sosial yang sehat dan semangat oikumenis semesta rekonsiliatif sebagaimana kita hayati dari pengakuan iman rasuli mengenai gereja itu bersifat am.[10] Ini penting. Sebab, GMIH bukanlah Gereja Suku. GMIH adalah komunitas iman para murid Yesus yang secara sadar merumuskan identitas dirinya sebagai Gereja multi-etnis dan multi-kultural. Karena itu, kalau kita mempertimbangkan gagasan hidup menggereja dari Aloysius Pieris tadi maka tidak lalu berarti kita mencoret kata penunjuk tempat di sebagaimana diatur dalam Tata Gereja kita. Itu tidak juga lalu berarti kita tidak usaha memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pieris dan Boff serta Sobrino. Saya kira hal yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan secara serius dari mereka ialah bagaimana menjadikan  GMIH adalah komunitas iman para murid Yesus Kristus yang selalu menyadari dirinya sebagai fungsi apostolat Allah dari dan bersama pergumulan dan aspirasi umat Kristen dan masyarakat Maluku Utara yang sekarang sedang memulai pergulatan kemanusiaan mereka ke arah pemenuhan kemanusiaan mereka sebagai Imago Dei dalam konteks dinamika sosial yang sedang berlangsung itu. Saya kira dalam pengertian seperti inilah kita harus memahami peran sosial-politis GMIH sebagai Gereja Tuhan. Sayang sekali peran sosial-politis ini seringkali direduksi dengan menjadikan Gereja ikut dalam percaturan perebuatan kekuasaan politis. Tanpa disengaja cara berpikir reduksionis ini akan menghancurkan rasa ke-bersesama-an dan rasa ke-umat-an di antara warga Gereja/jemaat. Dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara memahami peran sosial-politis Gereja dengan cara berpikir reduksionis itu adalah sebuah peran sosial-politik kontra-produktif. Karena itu, saya akan mempertimbangkan peran sosial-politis GMIH dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara itu, dengan mempertimbangkan tiga model hidup menggereja berikut ini.  

    

 

III. Model-Model Hidup Menggereja dari Konteks Dinamika Sosial Masyarakat

 

Pengertian “model hidup menggereja” di sini dipahami sebagai kesadaran hidup menggereja secara tipologis yang melalui mana terhayati fungsi Gereja sebagai fungsi apostolat Allah dalam suatu masyarakat sebagai peran sosial-politis itu sendiri. Kalau kita boleh menjadikan kelima medan pergumulan eklesiologis di atas sebagai konteks hidup menggereja yang mendesak maka saya ingin menawarkan tiga model hidup menggereja yang kontekstual ketika kita berbicara mengenai tema Gereja dan Masyarakat. Artinya, dari ketiga model hidup menggereja itulah akan menjadi jelas bagi kita  bagaimana seharusnya interaksi antara Gereja dengan masyarakat sekitarnya terjadi. Ketiga model hidup menggereja itu adalah model hidup menggereja liberatif dan memberdayakan, rekonsiliatif dan komunikatif-dialogis. Marilah kita mempertimbangkan lebih jauh ketiga model hidup menggereja kontekstual itu.

 

 

3.1. Hidup Menggereja Liberatif  dan Memberdayakan.

 

 

Salah satu paran sosial-politis GMIH sebagai fungsi apotolat Allah dalam dunia, khususnya dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara, ialah menjadikan GMIH sebagai komunitas iman para murid Yesus yang membebaskan dan memberdayakan umatnya dan masyarakat sekitarnya. Misi sosial GMIH ini merupakan partisipasi GMIH dalam misi kepedulian Allah yang membebaskan dan memberdayakan sebagaimana nyata dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus kita melihat bagaimana misi sosial-kemanusiaan Allah berlangsung. GMIH haruslah mewujudkan misi sosial-kemanusiaan Allah dalam Yesus Kristus itu dengan jalan mendampingi secara terus menerus umatnya dan masyarakat Propinsi Maluku Utara agar mereka tidak mengalami proses de-humanisasi di tengah-tengah dinamika sosial yang terjadi. Seperti saya telah singgung di atas bahwa dalam proses dinamika sosial Propinsi Maluku Utara akan ada orang yang dimiskinkan dan boleh jadi hak-hak tanah mereka diabaikan. Saya kira dalam konteks itu GMIH harus sungguh-sungguh menegakkan misi sosial-kemanusiaan Allah yang membebaskan dan memberdayakan. Dalam pengertian inilah saya merasa sudah saatnya kita meninggalkan pandangan yang berlaku bahwa misi sosial gereja hanyalah berkaitan dengan "kebaikan hati" orang-orang Kristen dan Gereja sebagai lembaga, yang secara ekonomi lebih mampu dari masyarakat luas. Diakonia Gereja yang menganut  asas philantropy sudah harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga sudah saatnya kita perlu mendefinsikan ulang kegiatan pastoral atau penggembalaan Gereja seperti yang lazim dilakukan oleh kita bahwa kegiatan itu hanya dipahami sebagai kegiatan "bina-rohani" jemaat secara interen agar mereka lebih taat melaksanakan asas filantropi dan bukan sebagai proses penyadaran masyarakat luas.[11] Kritik saya terhadap hidup keagamaan yang terhayati oleh kaum beragama di Indonesia bahwa format hidup keagamaan selama ini lebih cenderung memperdaya (powerless) daripada memberdayakan (empowerment) adalah terkait dengan hal ini. Saya menilai bahwa umat beragama di Indonesia belum cerdas dalam beragama. Dengan nada sarkastis saya merumuskan hal ini dalam sebuah diskusi sbb:

 

Tidak cerdas dalam beragama dapat membuat seseorang dan/atau komunitas agama tertentu gampang sekali terjatuh ke dalam fanatisme sempit yang dapat melahirkan kekerasan itu sendiri. Atau dengan cara lain dapat dikatakan: Kecerdasan dalam beragama melahirkan Keberagamaan yang memBERdayakan (empowerment). Sebaliknya ketidakcerdasan dalam beragama akan melahirkan Keberagamaan yang memPERdayakan (powerless). Dalam pengamatan saya--- maaf ini kritik saya terhadap para tokoh agama--- tampaknya kecerdasan dalam beragama belum begitu didorong oleh para pemimpin agama-agama di Indonesia. Format Keberagamaan yang ada masih lebih mencerminkan format Keberagamaan yang MEMPERDAYAKAN manusia. Kita bisa lihat itu dari dinamika hidup mengagama dalam masing-masing agama kita. Kita bisa merasakan hal itu. Coba..... renungkan apa yang saya katakan ini sejenak---- lalu rasakan pengalaman Keberagamaan Anda masing-masing! Kalau benar penilaian saya ini maka saya lantas ingat kepada kritik tajam Friedrich Nietzsche terhadapa agama Kristen dengan menyebutnya: agama Kristen hanyalah menghasilkan moralitas dan mentalitas para budak saja! Tapi, kita harus segera awas dengan humanisme radikal dari Nietzsche itu, sebab sejarah juga telah mencatat bahwa apa yang diserukan oleh Nietzsche itu, telah juga melahirkan individualisme liar yang dapat menyebabkan kekerasan dalam masyarakat. Namun hal yang ingin saya garis bawahi dari kritik Nietzsche ialah format keberagamaan kita haruslah menjadi format keberagamaan yang MEMBERDAYAKAN umat dan semua manusia sehingga mampu menghargai kehidupan yang manusiawi. Apa yang saya maksudkan dengan format keberagamaan yang memberdayakan manusia ialah suatu bingkai hidup keagamaan yang memungkinkan manusia yang menganut agama itu dapat bertumbuh sebagai pribadi yang memuliakan Allah dengan jalan mengabdi kepada kemanusiaan! Dengan cara seperti itu maka setiap orang beragama dapat membebaskan diri dari menjadi korban dan/atau membuat orang lain korban hidup keagamaan yang dianutnya.[12]

 

Dalam kasus agama Kristen latar belakang hidup menggereja yang tidak membebaskan dan memberdayakan itu sangat terkait dengan pengaruh penghayatan spiritualitas hidup menggereja yang oleh McAfee Brown disebutnya sebagai spiritualitas “Kesesatan Besar” (the Great Fallacy), yaitu jenis penghayatan spiritualitas yang menarik garis pemisah yang tajam antara hal-hal yang rohani dan hal-hal jasmani. Menurut Brown, pengaruh spiritualitas “Kesesatan Besar” inilah yang mendorong kaum beriman untuk memahami imannya secara timpang, yang menyebabkan mereka memandang realitas kehidupan konkret ini secara dikotomis: suci versus sekuler, agama versus politik, Gereja versus dunia, ibadah versus unjuk rasa, spiritualitas versus pembebasan, dan seterusnya. Kesesatan Besar ini, demikian tegas Brown, tidak saja merupakan suatu kekeliruan sepele tetapi juga hal itu merupakan “penipuan yang luar biasa” (a huge deception).[13]

 

Tanpa harus menyebut kekeliruan penghayatan spiritualitas hidup menggereja tadi sebagai “kesesatan besar” dan “penipuan yang luar biasa” sebagaimana ditekankan oleh Brown, saya berpendapat bahwa penghayatan spiritualitas hidup menggereja yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri dan yang cenderung bersifat isolatif-asosial itu perlu dipikirkan kembali makna sosialnya. Itu menjadi tuntutan dalam konteks kita masa kini di mana ketidakadilan ekonomi dan politik membayang-bayangi kehidupan ke-bersesama-an kita di Maluku Utara. Harus diakui bahwa ibadah ritual atau penyembahan melalui pewartaan firman secara verbal dan puji-pujian di dalam perhimpunan jemaat pada setiap hari Minggu dan/atau perhimpunan di rumah-rumah warga jemaat adalah salah satu manifestasi dari ketaatan jemaat sebagaimana hakikatnya sebagai tubuh Kristus dan umat Allah. Namun, kita perlu ingat juga di sini bahwa identitas Gereja sebagai tubuh Kristus dan umat Allah tidak hanya ditentukan oleh kegiatan-kegiatan ritual-keagamaan dalam berbagai bentuk dan jenis ibadah jemaat secara formal itu. Identitas Gereja juga sangat terkait dengan kesadaran mesianis Yesus ketika Ia berada di Nazaret sebagaimana dilaporkan oleh penulis Injil Lukas dalam Lukas 4:18-10. Itu berarti pula Gereja juga harus menjadi  tubuh Kristus dan umat Allah baik dalam ibadah maupun dalam solidaritas bersama dengan mereka yang berjuang untuk membebaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan, penindasan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi-politik. Saya kira GMIH sebagai komunitas iman para murid Yesus harus mengembangkan format hidup menggereja ke arah itu. Sebab hanya dengan cara demikian GMIH  dapat menjadikan dirnya menjadi kekuatan sosial-politik transformatif dalam masyarakat. Kalau tidak diperhatikan hal itu saya kuatir pada saatnya GMIH akan kehilangan kredibilitasnya sebagai Gereja yang memliki misi sosial-politik dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai fungsi apostolat Allah dalam dunia.

 

 

3.2. Hidup Menggereja Rekonsiliatif

 

Peran sosial-politis GMIH yang kedua ialah menjadikan dirinya menjadi komunitas iman rekonsiliatif. Saya kira misi sosial-politis ini sangat mendesak diwujudkan oleh GMIH. Saya senang mendengar bahwa GMIH sekarang ini mempunyai program trauma-healing yang berkaitan dengan pengalaman pahit kita beberapa tahun lalu. Apa yang sudah sedang dilakukan oleh GMIH itu adalah upaya meyakinkan diri bahwa GMIH sebagai komunitas iman para Yesus Kristus adalah sebuah komunitas moral yang menyembuhkan (a reconcilable  moral community), dan bukan sebaliknya. Kesadaran iman rekonsiliatif dalam hidup menggereja ini sangat erat kaitannya dengan kearifan sikap mental sosial rekonsiliatif sebagaimana dirumuskan oleh Rasul Paulus dengan sangat menarik dalam suratnya kepada Jemaat di Korintus:

 

Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami  (2 Kor. 5:17-19).

 

Namun kita juga harus menggaribawahi bahwa mewujudkan hidup menggereja rekonsiliatif bukanlah jalan yang gampang. Ini adalah jalan salib, jalan penderitaan (via dolorosa). Namun, jalan ini adalah jalan kehidupan. Dalam hal ini tema teologis penting dalam tradisi Kekristenan, yaitu: pengampunan sangatlah penting. Tanpa pengampunan sebagai rahim rekonsiliasi, sulitlah kita mengharapkan kelahiran bayi perdamaian dan persaudaraan yang sejati. Kita malahan akan hidup dalam mentalitas paranoid dan phobia. Tanpa pengampunan, kita akan tenggelam ke dalam rawa memori-memori sosial kita yang  pedih dan traumatis dan tidak akan pernah ada perdamaian di antara sesama manusia. Dan semua itu hanya akan memperparah beban mental yang selama ini kita alami. Sebaliknya, kebesaran hati untuk mengampuni mereka yang menganiaya kita akan menyembuhkan kita dari luka-luka batin kita selama ini. Sebab, hanya dengan mengampuni, kita mampu memutuskan rantai besi kebencian dan dendam, yang sesungguhnya merupakan penyakit mental yang sangat mematikan.[14] Bahkan, demikian menurut Geiko Muller-Fahrenholz, dengan mengampuni mereka yang menganiaya, kita sesungguhnya membebaskan mereka dari hukuman nurani mereka, yaitu rasa bersalah mereka.Dengan demikian, pengampunan mengandaikan proses katarsis (pemurnian) secara timbal balik.[15]

 

Saya kira kita memiliki pengalaman itu. Jadi, hal itu bukanlah kata-kata kosong. Itu telah kita buktikan. Saya ingin menyebut contoh ketika saya menghadiri Sidang Sinode kita tahun 2002 lalu. Saya senang melihat spanduk-spanduk di jalan-jalan raya untuk menyambut Sidang Sinode itu yang selalu bertuliskan ajakan untuk berdamai dan saling mengampuni. [16] Ini adalah hal yang luas biasa. Suatu mijizat!! Sebab mengajak untuk berdamai dan mengampuni dalam situasi saat itu adalah suatu kemustahilan. Tetapi, syukur kita boleh menghayati itu dan boleh mewujudkannya, sehingga nyata sekarang ini kita boleh saling menyapa lagi dengan saudara-saudari kita yang muslim.Saya kira pengalaman kita itu sangat berharga. Tanpa mengurangi peranan para mediator (baik pemerintah, dan lembaga-lembaga adat, serta LSM-LSM), saya perlu mencatat di sini bahwa kebesaran hati dan kerelaan mengampuni  pihak kita (umat Kristiani) dan juga pihak saudara-saudari kita yang telah memungkinkan mujizat itu terjadi. Di sini jelas bahwa mujizat sebagai peristiwa hanya dapat terjadi apabila ada sikap keterbukaan dan kebesaran hati menerima kenyataan yang sudah terjadi itu. Sayang sekali orang seringkali tidak melihat bahwa hal ini adalah juga sebuah peran sosial-politis Gereja yang signifikan. Padahal dalam  hal ini jugalah signifikansi peran sosial-politis lebih nyata dan lebih  manusiawi ketimbang peran sosial-politis yang dipengaruhi oleh cara berpikir reduksionis di atas, yaitu: peran sosial-politik Gereja lantas disederhanakan ke dalam percaturan perebuatan kekuasaan politis.

 

 

 

3.3. Hidup Menggereja Komunikatif-Dialogis

 

Hal terakhir yang terkait dengan topik kita ialah hidup menggereja komunikatif-dialogis. Diagnosa saya bahwa kekerasan sosial yang kita alami beberapa tahun lalu itu boleh jadi sangat terkait dengan minimnya hubungan-hubungan komunikatif dan dialogis dengan saudara-saudara kita yang muslim. Saya kira hubungan-hubungan kita itu lebih banyak berlangsung secara formalistis. Artinya, hubungan “baik” kita dengan sesama saudara kita yang muslim itu semata-mata karena tuntutan-tuntutan formalistis hidup kenegeraan saja. Yaitu: kita sama-orang adalah warga negara Indonesia karena itu perlu saling menghormati dan perlu ada kontak satu dengan yang lain. Sedangkan kesadaran teologis yang mempengaruhi kita adalah kesadaran teologis politik peniadaan  (politics of exlucsion) orang lain. Tanpa kita sadari kesadaran teologis politik peniadaan  (politics of exlucsion) orang lain  itu seringkali terproyeksi ke dalam hidup mengagama kita di Indonesia. Dalam hal ini kita perlu bersikap kritis kepada Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang salah satu pasalnya mengatur mengenai larangan menghadiri perayaan-perayaan keagamaan antara umat yang berbeda agama. Saya kira larangan itu mencerminkan kesadaran teologis politik peniadaan orang lain. Dalam kasus agama Kristen hal itu sangat terkait dengan salah paham terhadap diktum Cyprianus: Extra Ecclesiam Non Salus Est! (Di luar Gereja Tidak Ada Keselamatan).

 

Dalam konteks berlangsungnya dinamika sosial Propinsi Maluku Utara yang diwarnai oleh perbedaaan agama dan etnis kesadaran teologis politik peniadaan orang lain itu akan sangat kontra-produktif dalam hubungan-hubungan sosial kita. Sebab kesadaran teologis itu akan mempengaruhi secara negatif hidup menggereja kita, yaitu: kita jatuh ke dalam hidup menggereja yang bersifat ekslusif  (tertutup) dan membatasi hubungan-hubungan sosial kita yang sehat dan manusiawi hanya ke dalam lingkungan kita sendiri. Kalau saya tidak salah model hidup menggereja ini masih hidup di antara kita. Kalau kita ingin mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang sehat dan manusiawi dengan semua pihak maka model hidup menggereja yang bersifat eksklusif itu perlu ditinggalkan. Saya menekankan hal itu tidak lalu berarti kita harus kehilangan identitas kita. Identitas kita penting. Namun kiranya identitas kita itu tidaklah mengancam identitas orang lain. Karena itu yang perlu kita kembangkan ialah kesadaran teologis politik yang mengakui (politics of recognition) eksistensi orang lain (the other). Kesadaran teologis politik yang mengakui (politics of recognition) eksistensi orang lain (the other) itulah yang harus kita kembangkan sebagai Gereja Tuhan yang menjalankan fungsinya sebagai fungsi apostolat Allah dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara. Kesadaran teologis politics of recognition itu sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3:9-11 (bdk.Galatia 3:25-29).

 

Kesadaran teologis politics of recognition itulah akan mampu pengembangan hubungan sosial yang  positif dengan orang lain. Dalam hal inilah akan lahir arah hidup menggereja yang komunitaif-dialogis itu. Arah hidup menggereja komunikatif-dialogis itu memilki pendasaran teologis Kristiani yang cukup kuat. Dalam tradisi iman Kristen, sifat hakiki dari hubungan-hubungan komunikatif dan dialogis itu sangat ditekankan. Dalam rahasia inkarnasi, rahasia Allah menjadi manusia, kita melihat suatu pola relasi sosial yang dibangun berdasarkan relasi dan komunikasi personal yang dialogis antara Allah dan manusia. Allah merelasikan diri-Nya dan mengomunikasikan diri-Nya dengan dunia ini, dengan manusia, melalui relasi dan komunikasi personal yang bersifat dialogis, dan bukan secara monologis-mekanistis. Allah menyentuh relasi dan komunikasi manusiawi dengan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan tinggal di antara kita, sebagai Anak Tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran (Yoh.1:14).[17]

 

Saya juga melihat relevansi penting dari kesadaran teologis politics of recognition dalam kehidupan internal GMIH sebagai suatu komunitas iman multi-etnis dan multi-kultur. Seperti kita ketahui bersama bahwa warga jemaat GMIH tidaklah datatang dari satu kelompok etnis dan budaya. Kewargajemaatan GMIH adalah kewargajemaatan multi-etnis dan multi-kultural. Kita perlu sungguh-sungguh menyadari hal itu. Kesadaran itu harus dibangun di atas kesadaran teologis politics of recognition tentang perbedaan sebagai karunia Allah sendiri. Tanpa kesadaran teologis politics of recognition tentang perbedaan di antara kita itu saya kuatir keutuhan GMIH sebagai Tubuh Kristus dapat terancam. Tetapi jika kita dapat mempertahankan keutuhan GMIH sebagai komunitas iman multi-etnis dan multi-kultur maka GMIH akan menyumbangkan hal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial bersama dalam dinamika sosial Propinsi Maluku Utara. Sungguh ini adalah sebuah peran sosial-politis yang konstruktif dan  manusiawi!!

 

 

IV. Penutup

 

Apa yang saya kemukakan di sini kiranya akan merangsang kita bersama melakukan otokritik terhadap model penghayatan hidup menggereja kita selama ini dan memikirkan model penghayatan hidup menggereja yang kontekstual dalam konteks kita. Hal ini penting. Karena ketika kita berbicara mengenai topik Gereja dan Masyarakat kita sebenarnya sedang bergumul sebagai Gereja dengan fungsi kita sebagai fungsi apostolat Allah dalam konteks kita.  Akhirnya, izinkalah saya menutup sumbangan pemikiran ini dengan penghayatan iman Kristiani sebagaimana dirumuskan dalam motto STT INTIM Makassar: In Christo Lux Mundi Crescit!! Semoga dalam terang kasih Kristus itulah cahaya kemuliaan Allah semakin nyata dalam konteks dinamika sosial Propinsi Maluku Utara!! Sekian dan terima kasih!!

 

 

 

Makassar, 30 Oktober 2004

 

 

 

 

 



*Materi Prasaran mengenai Gereja dan Masyarakat pada Rapat Kerja Tahun (RAKERTA) GMIH, 31 Oktober s/d 4 November 2004, di Tobelo.

 

[1]Hendrikus Berkhof,  Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith (Michigan: Eerdmans, 1979), p.413.

 

[2]Perhatikan subtema kita yang dirangkumkan dari Amos 5:6: “ Menemukan yang ditabur, menuai yang dicari dan melakukan yang menghidupkan”. Saya menerima subtema ini via SMS yang disampaikan oleh Pdt. Reinhard Salakparang, S.Th (Ketua II), tanggal 28 Oktober 2004, jam 8.50 wita. Terima kasih atas informasi itu. Saya sengaja menggaribawahi anak kalimat: melakukan yang menghidupkan!!

[3] Butir a s/d d  saya ambil-alih saja (dengan beberapa revisi)dari karangan saya yang saya siapkan dua tahun lalu menjelang Sidang Sinode di Wari. Lihat Julianus Mojau, “Hidup Menggereja yang Membebaskan dan Mendamaikan—Menggagas Kemungkinan Arah dasar Hidup Menggereja GMIH dalam Lima Tahun Mendatang”. Memang apa yang saya siapkan itu tidak sempat saya sampaikan karena tidak diberi kesempatan pada waktu itu, , sekalipun naskah saya itu beredar secara tersembunyi dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja.  Di sini saya berterima kasih kepada Pdt. Marthen Boediman, M.Th (sekarang ini Sekum kita) atas sejumlah informasinya ketika saya menulis naskah itu di Yogyakarta. Naskah itu kemudian saya publikasikan dalam website STT INTIM Makassar . Kunjungilah Website STT INTIM Makassar: http://www.persetia.org/sttintim.

 

[4]Beberapa waktu lalu saya menerima sebuah hadiah buku terbaru mengenai pokok ini yang ditulis oleh Dr. Jan S. Aritonang (dosen Sejarah Gereja di STT Jakarta). Saya gembira menerima buku itu, apalagi dari penulis langsung. Namun saya cukup kecewa setelah habis membaca buku yang luar biasa tebalnya itu (600 halaman lebih). Kekecewaan saya terletak pada buku ini masih memberi nuasa yang kuat Islamo phobia dan cenderung bersifat apologetis. Lihat Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004). Terlepas dari kritik saya itu, saya tetap menganjurkan Anda membaca buku ini karena sangat kaya informasi-historis yang berharga. Namun kiranya pada kemudian hari akan muncul buku lain yang melengkapi buku ini dari para ahli sejarah kita di Indonesia.

 

[5]Lihat Aloysius Pieris, SJ.,  An Asian Theology of Liberation (New York: Orbis Books, 1988), pp. 111-126.

 

[6] Lihat Leonardo Boff, Ecclesiogenesis: The Base Communities Reinvent the Church ( New York: Orbis Books, 1986).

 

[7] Lihat Jon Sobrino, The True Church and the Poor (New York: Orbis Books, 1984).

 

[8] Di Indonesia, misalnya, dipopulerkan oleh A.A.Yewangoe dalam sebuah artikelnya berjudul: “Gereja-Bagi-Orang Lain: Suatu Refleksi tentang Menggereja dalam Konteks Penderitaan, Kemajemukan dan Warisan Sejarah”, dlm. Penuntun (jurnal Teologi dan Gereja—GKI Jabar), vol. 3, no.11. April 1997, hlm. 271-280.

 

[9] Hal ini dilukiskan dengan menarik hati oleh Gutiere dalam bukunya: We Drink from Our Own Wells: The Spiritual Journey of a People (New Yok: Orbis Books, 1983).

 

[10]Lihat Julianus Mojau, “Relevansi Pernyataan Iman bahwa Gereja itu Kudus dan Am”, dlm. A.A.Yewangoe, dkk (eds.), Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia. Buku Penghormatan 70 tahun Prof. Dr. Sularso Sopater (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 326-328.

[11]Bdk. Julianus Mojau, “Misi Kristen sebagai Praxis Pastoral Pembebasan”, dlm. Penuntun (Jurnal Teologi dan Gereja—GKI Jabar), vol. 4. No.13, 1997/1998, hlm. 87. 

[12]Julianus Mojau, “Keberagamaan yang Memberdayakan Korban Kekerasaan”. Materi pada Diskusi Panel Seminar Sehari ,yang dilaksanakan oleh Pemuda Gereja Toraja, Jemaat Biringkanaya Makassar, 16 Oktober 2004, hlm. 2.

 

[13]Robert McAfee Brown, Spirituality and Liberation: Overcoming the Great Fallacy (Philadelphia: The Westminster Press, 1988), pp. 25-26.

 

[14]William A. Meninger, OCSO, Menjadi Pribadi Utuh (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 35-39.

[15]Geiko Muller-Fahrenholz, The Art of Forgiveness: Theological Reflections on Healing and Reconciliation (Geneva: WCC Publications, 1997), p. 25.

 

[16]Hal ini secara nyata dikemuakan dalam  Buku Panduan  Acara Baku Dapa I Masyarakat Kristen Halmahera (Tobelo, 2001).

 

[17]Julianus Mojau, “Misi sebagai Proses Pemanusiaan Bangsa-Bangsa: Dialog dalam Konteks Pluralitas Agama”, dlm. Berita Oikoumene, Juli 1998, hlm. 26.